Konsultasi Publik terkait Laporan Akhir Penelitian tentang Supply dan Demand Pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Blora
Laporan: Pegawai Bappeda | Tertanggal 20 September 2016

Bertempat di ruang pertemuan lantai 2 Bappeda Kabupaten Blora, konsultasi publik terhadap laporan akhir penelitian tentang supply dan demand pelayanan rumah sakit negeri dan swasta di seluruh Kabupaten Blora dilakukan.

Konsultasi publik dari penelitian berjudul “Analisa Permintaan Masyarakat akan Supply dan Layanan Tempat Tidur Rumah Sakit di Kabupaten Blora” yang secara kerjasama dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Blora, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro serta Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dibuka oleh Kepala Bappeda Blora Bp. Samgautama Karnajaya dilanjutkan sambutan dari Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Blora Bp. Siswanto. Dalam kata pembukanya Kepala Bappeda menyatakan kajian tentang supply dan demand pelayanan rumah sakit di Kabupaten Blora sesuai dengan keinginan Bupati Blora untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Blora. Dinyatakan pula bahwa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mengamati rumah sakit negeri, mulai tahun ini kajian pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit negeri dan swasta. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Blora mengungkapkan bahwa sebagai salah satu aset pembangunan terkait aspek sumber daya manusia, maka DPRD Kabupaten Blora melalui Komisi D siap mendukung dengan turun ke bawah untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Blora. Diharapkan pula agar para pejabat terkait saling bergandeng tangan dan saling mendukung untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik.

Peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang, membuka paparan dengan menyatakan bahwa agar penelitian ini merupakan bagian dari upaya untuk mengadakan suatu Rumah Sakit bertipe B di Kabupaten Blora sehingga layanan kesehatan dari rumah-rumah sakit di Kabupaten Blora yang saat ini paling tinggi bertipe C dapat ditingkatkan. Diharapkan agar penelitian terkait topik peningkatan pelayanan kesehatan tidak berhenti di sini tetapi perlu ditindaklanjuti dengan penelitian lain untuk memperoleh masukan yang lebih menyeluruh bagi pengambil keputusan di Kabupaten Blora.

Lebih lanjut dipaparkan bahwa berdasar hasil pengamatan yang dilakukan, dinyatakan bahwa kinerja RSUD Blora lebih baik dibanding RSUD Cepu yang fluktuatif dalam berbagai aspek. Dari sisi penyedia jasa layanan kesehatan swasta, R.S. Permata Blora memiliki kinerja tertinggi dibanding rumah sakit swasta lain di Kabupaten Blora. Diungkapkan pula bahwa 95% pasien di RSUD Blora menyatakan puas terhadap berbagai aspek pelayanan yang diberikan, sedangkan di RSUD Cepu, sekitar 80% pasien menyatakan puas terkait hal yang sama. Terdapat 12 unsur kepuasan yang diteliti. Demand terhadap pelayanan RSU Blora cukup tinggi yaitu lebih dari 80% masyarakat Blora. Faktor yang paling mempengaruhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan RSU Blora adalah faktor domisili, sedangkan faktor pekerjaan dan lainnya tidak memberi pengaruh sama sekali.

Dari hasil masukan responden maka diperoleh harapan dan saran terkait pelayanan rumah-rumah sakit di Kabupaten Blora. Sekitar 50% dari responden menyatakan perlu peningkatan sarana prasarana fisik seperti gedung, kebersihan lingkungan serta kerapian dan kenyamanan area rumah sakit. Sepuluh persen responden menginginkan peningkatan kecepatan administrasi serta keramahtamahan pelayanan, sedangkan 40% responden menyatakan beragam keinginan.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan antaa lain bahwa andalan pemasukan rumah-rumah sakit di Kabupaten Blora adalah dari BPJS. Temuan lainnya adalah bahwa insentif serta tawaran beasiswa untuk pendidikan dokter spesialis kurang menumbuhkan minat untuk diikuti. Juga diidentifikasi bahwa pengembangan gedung dan sarana pelayanan belum direncanakan secara terintegrasi. Juga diungkapkan bahwa karena tipe rumah sakit paling tinggi di Kabupaten Blora adalah tipe C, maka banyak pasien yang dirujuk ke luar kota yang memiliki rumah sakit dengan tipe yang lebih tinggi yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap.

Dari temuan-temuan tersebut tim peneliti memberikan berbagai usulan untuk mengembangkan tingkat pelayanan kesehatan di Kabupaten Blora antara lain peningkatan salah satu RSUD di Kabupaten Blora dari tipe C menjadi tipe B. Dari analisa gap antara kondisi saat ini dengan kebutuhan rumah sakit tipe B serta kemudahan solusinya, maka RSUD Blora diusulkan untuk ditingkatkan menjadi rumah sakit bertipe B. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diusulkan pula beberapa strategi yaitu pemenuhan kebutuhan tenaga medis, dokter spesialis serta tenaga apoteker, perawat dan bidan.

Pada sesi tanya jawab salah satu wakil dari Kecamatan Bogorejo menanyakan tentang bagaimana kecenderungan masyarakat Blora untuk berobat ke luar Blora. Ditanggapi oleh tim peneliti bahwa ruang lingkup penelitian ini adalah Kabupaten Blora sehingga perilaku masyarakat untuk berobat ke luar Blora tidak diamati. Jika dibutuhkan hal tersebut dapat di teliti di kesempatan lain. Penanya kedua adalah wakil dari RSUD Cepu yang meminta rekomendasi peningkatan kinerja RSUD Cepu. Ditanggapi bahwa untuk hal tersebut perlu dilakukan suatu desain kerja sama dengan berbagai pihak antara lain dengan perguruan tinggi serta perlu dibentuknya suatu skema yang menarik bagi para dokter spesialis untuk bersedia bekerja di Blora. Pembentukan skema ini dapat diawali dengan mengamati apa yang telah dilakukan oleh daerah sekitar. Penanya ketiga Kepala RSUD Blora menyatakan bahwa upaya peningkatan pelayanan kesehatan sudah pernah dilakukan dengan mengusulkan Peraturan Daerah tentang tarif baru, namun karena tidak memiliki dasar terkait nilai tarif baru yang diusulkan maka selalu ditolak oleh Bagian Hukum Setda Kab. Blora. Untuk itu dimohon agar dilakukan juga kajian terkait unit cost untuk pelayanan rumah sakit saat ini. Diusulkan pula bahwa untuk menarik kedatangan para dokter spesialis ke Blora, agar diadakan suatu tunjangan kelangkaan profesi. Di daerah lain tunjangan tersebut mencapai enam sampai tujuh juta rupiah per bulan sedangkan di Blora tidak ada sama sekali. Diusulkan agar tunjangan tersebut sebesar empat sampai lima juta rupiah per bulan. Dimohonkan pula dukungan dari DPRD Kabupaten Blora terutama dari Komisi D yang hadir agar usulan tersebut dapat terwujud. Ditanggapi oleh pihak peneliti bahwa penentuan tarif dapat dilakukan melalui Keputusan Kepala Daerah tanpa perlu konsultasi ke provinsi.

IMG_1559
Pembukaan Konsultasi Publik oleh Kepala Bappeda Kab. Blora diteruskan Sambutan oleh Ketua Komisi D DPRD Kab. Blora.

 

IMG_1561
Sambutan oleh Ketua Komisi D DPRD Kab. Blora didampingi oleh Kepala Bappeda Kab. Blora.

 

IMG_1562
Paparan oleh Tim Peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang.

 

IMG_1564
Wakil dari Kecamatan Bogorejo dalam Sesi Tanya Jawab.

 

IMG_1565
Wakil dari RSUD Cepu dalam Sesi Tanya Jawab.

 

IMG_1567
Kepala RSUD Blora (memegang mic) dalam sesi Tanya Jawab.

 

Komentar Anda