Wujudkan Blora Sebagai Wilayah Ramah Difabel
Laporan: Pegawai Bappeda | Tertanggal 26 June 2014
Wakil Bupati Blora Abu Nafi saat memberikan sambutan di pembukaan Workshop Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Strategis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Blora tahun 2014.
Wakil Bupati Blora Abu Nafi saat memberikan sambutan di pembukaan Workshop Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Strategis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Blora tahun 2014.

PEMKAB Blora melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Workshop Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Strategis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Blora tahun 2014. Acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Blora, Abu Nafi’ bertempat di ruang serba guna kantor Bappeda, Kamis (26/6).

Workshop menghadirkan 3 orang narasumber, antara lain : dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kab. Blora dalam hal ini diwakili Kabid Kesejahteraan Sosial, Sri Widodo, Difabel Blora Mandiri (DBM) Sunarman Sukanto dan M. Abdul Ghofur, serta narasumber dari Praktisi dan Akademisi Sadiman Al-Kundarto.

Wakil Bupati Blora Abu Nafi’ menyampaikan kepada para peserta Workshop yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bidang ekonomi Setda Blora, Tim Penanggulangan Kemiskinan Kab. Blora, Bappeda serta unsur TNI dan Polri, bahwa untuk menentukan warga itu miskin atau tidak, pemerintah sudah punya kategori untuk menilai apakah keluarga tersebut tergolong keluarga miskin atau tidak.

Melalui Workshop ini, H. Abu Nafi’, SH berharap ada terobosan-terobosan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kab. Blora. Program-program dari pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan bisa tercapai, jika pelaksana di daerah-daerah memiliki kemauan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

“Apa yang disampaikan narasumber mohon dicermati, komunikasikan dengan berbagai lintas sektor,” harapnya.

Menurut Kepala Bappeda Kab. Blora, Ir. Sam Gautama K, MT bahwa kemiskinan dikarenakan ketidaktahuan warga mengakses layanan jasa, untuk itu melalui workshop ini diharapkan bisa lebih berpihak kepada saudara-saudara kita yang kesulitan layanan jasa. Selama ini yang terjadi antar SKPD belum ada sinkronisasi, seolah-olah urusan kemiskinan leading sector-nya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

Dalam Workshop ini Bappeda mengundang DBM agar dalam penanggulangan kemiskinan di Blora juga memperhatikan penderita difabel. Dengan mengundang DBM harapannya akan ada keberlanjutan informasi sehingga apa yang mereka butuhkan pemerintah bisa memenuhi.

“Penanggulangan kemiskinan juga berpihak kepada difabel. Pembangunan gedung, akses jalan dan bangunan publik harus berpihak kepada difabel,” harapnya.

Menurut Sadiman Sukanto bahwa difabel merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Dengan hadirnya DBM dalam workshop ini bertujuan difabel ingin menyuarakan haknya, dimana fasilitas publik, layanan pendidikan, kesehatan harus ramah dengan dengan difabel, layanan.

“Saat ini difabel yang sekolah hanya 40,2 %, difabel yang bekerja sekitar 25,6 % itupun bekerja pada sektor pekerjaan yang tidak menentu,” ungkapnya.

Sementara itu, M. Abdul Ghofur mengatakan DBM hadir di Blora sebagai wadah difabel agar memiliki rasa percaya diri, karena beban yang dialami para difabel adalah rasa percaya diri dan malu. Itulah yang menyebabkan selama ini kehidupan para difabel terkurung.

“Biasanya difabel jiwanya goyah, malu dan tidak percaya diri. DBM akan berusaha menumbuhkan semangat hidup agar para difabel bisa berkarya,” ucapnya.

Kabid Kesejahteraan Sosial pada Disnakertransos Kab. Blora, Sri Widodo mengatakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Pemerintah Pusat menggulirkan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta. Untuk memperoleh bantuan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

“sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. PKH bukan pengganti atau kelanjutan dari BLT dan bukan salah satu unit kegiatan dari PNPM,” tandasnya.

Sri Widodo menjelaskan PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. PKH diharapkan dapat mengubah perilaku rumah tangga sangat miskin untuk memeriksakan ibu hamil/nifas/balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan.

“Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi,” pungkasnya. (DPPKKI Kab. Blora)

Komentar Anda

Ada 2 yang berkomentar tentang Wujudkan Blora Sebagai Wilayah Ramah Difabel