04 April 2019   14:53 WIB

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BLORA TAHUN 2020

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BLORA TAHUN 2020

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BLORA TAHUN 2020

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora tahun 2020 merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Blora paling lambat minggu ke empat bulan Maret. Musrenbang RKPD Kabupaten Blora tahun 2020 kali ini dilaksanakan pada tanggal 25-26 Maret 2019 bertempat di Hotel Allium, Jalan By Pass Cepu.

Dasar pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Blora Tahun 2020 ini yaitu Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

Peserta kurang lebih sebanyak 370 undangan yang terdiri dari unsur Forkopimda, Anggota DPRD, Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal, Pemerintah Kab. Blora, Kecamatan, Delegasi Kecamatan, BUMN/BUMD, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, Asosiasi Dunia Usaha dan Organisasi Sosial, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Lembaga Bentukan Pusat dan Daerah, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, Parpol, serta Kasubbag Program Perangkat Daerah.

Acara dibuka dengan laporan dari Kepala Bappeda Kabupaten Blora.

“Tujuan Musrenbang RKPD Kabupaten Blora Tahun 2020 adalah untuk membahas Rancangan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2020 bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan”, jelas Kepala Bappeda Blora.

Kemudian dilanjutkan Sambutan dari Sekretaris Daerah yang menyatakan bahwa “Posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Blora mengalami penurunan yaitu dari 13,04% menjadi 11,90%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 yang didominasi dari sektor pengadaan barang dan jasa”.

“Kabupaten Blora menjadi salah satu pengembangan Banglor (Rembang Blora) dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kecamatan Cepu”, Sebut Bapak Muji Purnomo dari Bappeda Jawa Tengah.

Penyampaian pokok pikiran Ketua DPRD Blora, yang menyatakan bahwa “Fokus pembangunan tahun 2020 yaitu meliputi Integrasi sarana dan infrastruktur dari kota ke desa serta Menjaga iklim politik yang sehat.

Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Penghargaan Perencanaan Terbaik dengan juara pertama Badan Kepegawaian Daerah; juara kedua Kecamatan Jepon; dan juara ketiga Satpol PP.

Bapak Bupati Blora memberikan arahan mengenai upaya peningkatan jumlah investor yang masuk di Blora, dengan cara membuat Perda yang mengatur tentang pengolahan kayu jati setengah jadi, dengan tujuan agar kayu gelondongan tidak banyak yang keluar dari Blora.

“Tanah bengkok akan direncanakan untuk jadi pabrik/perusahaan padat karya yang mengolah kayu menjadi setengah jadi. Hal ini dilakukan agar pabrik lebih dekat dengan bahan baku. Kelemahan Blora yaitu letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan sehingga menyebabkan investor sulit untuk masuk”, penjelasan dari Bapak Bupati Blora.


Info