07 Desember 2020   09:51 WIB

Rakor Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penguatan Focal Point PUG Tahun 2020

Rakor Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penguatan Focal Point PUG Tahun 2020

Rakor Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penguatan Focal Point PUG Tahun 2020

Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penguatan Focal Point PUG Tahun 2020, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 di Ruang Pertemuan Bappeda Lantai 2, dengan hasil rapat sebagai berikut :

  1. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah Strategi pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan laki-laki & perempuan, anak laki-laki & perempuan, penyandang cacat dengan memperhatikan kelas (kaya/miskin), lokasi, usia, etnisitas ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program&kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan untuk    mewujudkan keadilan dan kesetaraan  gender.
  2. APE adalah pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
  3. Tujuan APE adalah Memperbaiki kinerja pelaksanaan PUG, Memantau kemajuan proses PUG di Kl dan Daerah (output dan Outcome), Membuat strategi perbaikan pelaksanaan tupoksi KPPPA sebagai fasilitator pelaksanaan PUG, Memberi penilaian atas prestasi lembaga, Evaluasi pelaksanaan PUG, Mendorong (motivasi dan stimulasi) pelembagaan PUG
  4. Tujuh Prasyarat PUG yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Peran Serta Masyarakat, Sumber Daya (Dana dan SDM), Data dan Informasi terilah, Alat analisis.
  5. Persyaratan yang harus dipenuhi Kabupaten Blora untuk menuju prasyarat PUG :
  • Kabupaten Blora belum memiliki Perda PUG
  • Peraturan Bupati : sudah ada ( No. 5/2014)
  • Implementasi atas Perbup belum optimal, OPD belum merespon secara optimal amanah dalam Perbup tsb.
  • Belum dilakukan evaluasi terhadap efektivitas peraturan
  • RPJMD secara eksplisit telah merepresentasikan gender perspektif dalam RPJMD.
  • RPJMD telah responsif gender, namun belum menguat sebagai kebijakan yang mengalir hingga dokumen Renstra, RKPD, Renja OPD, RKA dan DPA
  • Belum semua Renstra OPD responsif gender dan belum semua Renja OPD juga responsif gender
  • Belum semua OPD konsisten merumuskan PPRG dalam dokumen perencanaan
  • Pokja PUG : Sudah ada SK Bupati No. 463.23/160/2020
  • Tim Teknis : SK Kepala Bappeda No. 050.13/14/2020
  • PUSPA ‘Ceria’ : Sudah ada SK Bupati No. 463/172/2020
  1.  Peran Bappeda :
  • Bappeda bersama DINSOS P3A melakukan pertemuan untuk pengumpulan analisis gender dan pernyataan anggaran gender
  • Mengkoordinasikan penyusunan RPJMD
  • Memastikan isu gender masuk dalam proses perencanaan
  • Menyusun laporan POKJA PUG
  • Mempunyai anggaran dari APBD untuk fasilitasi PUG
  • Memastikan Renstra dan Renja OPD responsif gender

Dengan adanya Rapat Koordinasi tersebut agar kapasitas Sumber Daya Manusia Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) lebih meningkat dan lebih aktif dalam membentuk PUG.


Info